Menurut UU No. 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha. Modal PT terbagi atas saham, yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Lantas, bagaimana prosedur dan syarat pendirian PT di Indonesia?

Proses pendirian PT

Merujuk kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen di ppid.semarangkota.go.id, berikut tata cara dan persyaratan pendirian PT di Indonesia:

1. Pengajuan Nama  PT

Pengajuan nama perusahaan tersebut didaftarkan oleh notaris melalui Sistem Manajemen Badan Hukum (Sisminbakum) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. meminta:

– Melampirkan formulir asli dan surat kuasa.
– Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendiri dan pengurus perusahaan.
– Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pimpinan/Pendiri PT.

2. Akta Pendirian PT

Akta Pendirian dibuat oleh notaris yang berwenang di Republik Indonesia dan selanjutnya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan akad ini, yaitu:

– Lokasi PT, dimana PT harus berada dalam wilayah negara Republik Indonesia, dengan menyebutkan nama kota tempat PT melakukan kegiatan usaha sebagai kantor pusat.
– Pendiri PT minimal 2 orang.
– Penetapan jangka waktu pendirian PT: 10 tahun, 20 tahun atau lebih bahkan tidak perlu ditentukan, atau berlaku seumur hidup.
– Menetapkan maksud, tujuan dan kegiatan usaha PT.
– Akta notaris dalam bahasa Indonesia.
– Setiap pendiri harus ikut serta dalam saham, kecuali dalam hal merger.
– Modal dasar minimum Rp50.000.000, (lima puluh crore rupiah), dan modal disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.

– paling kurang 1 orang direktur dan 1 orang komisaris; dan.
– Pemegang saham harus warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, kecuali PT milik asing atau biasa disebut PT PMA.

3. Penyusunan SKDP

Permohonan SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) diajukan ke kantor jalan setempat sesuai alamat tempat kantor PT berada. Informasi sebagai alamat bisnis atau bukti keberadaan (gedung tempat tinggal, jika dalam gedung). Lainnya yang diperlukan adalah: Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir, fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat usaha di gedung perkantoran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), jika PT tidak berada di gedung perkantoran, maka Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersedia.

4. Buat NPWP

Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Direktur Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan domisili PT. Persyaratan lain yang diperlukan adalah: NPWP Pribadi Direktur PT, fotokopi KTP Direktur (atau fotokopi paspor orang asing, khususnya PT PMA), SKDP dan Akta Pendirian PT.

5. Penyusunan Anggaran Dasar
Permohonan ini telah diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar (Akta Pendirian) sebagai badan hukum PT berdasarkan UU Perseroan Terbatas. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain:

– Sertifikat setoran bank dari modal disetor dalam akta pendirian.
– Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pembayaran Risalah Negara
– Kontrak asli.

6. Menyerahkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP berguna bagi PT untuk melakukan kegiatan usaha. Namun perlu diperhatikan bahwa setiap perusahaan perlu membuat SIUP sepanjang kegiatan usahanya masuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) sebagaimana ditetapkan oleh Dirjen Badan Pusat Statistik No. 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia UU No.

Bergantung pada domisili PT, permohonan pendaftaran SIUP diajukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi Perdagangan di kota atau kabupaten yang bersangkutan. Klasifikasi SIUP didasarkan pada Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No.39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/PER/9/ Izin penyelenggaraan perdagangan tahun 2007 diterbitkan sebagai berikut :

– SIUP Kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan dagang yang kekayaan bersihnya melebihi Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000, (Lima crore rupee) tidak termasuk tanah dan bangunan untuk tempat usaha.
– SIUP Antara, harus dimiliki oleh perusahaan dagang dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,  (500 juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
– SIUP besar, harus dimiliki oleh perusahaan dagang dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

7. Permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Bergantung pada domisili perusahaan, permohonan pendaftaran diajukan ke dinas perindustrian dan perdagangan kota atau kabupaten terkait dan/atau kepala usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi perdagangan. Perusahaan yang terdaftar akan diberikan sertifikat TDP untuk menyatakan bahwa perusahaan/badan usaha telah memenuhi Wajib Daftar Perusahaan/9/2007 tentang pelaksanaan pendaftaran perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri No.37/M-DAG/PER Perdagangan Republik Indonesia.

8. Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI)

Perseroan Terbatas atau PT harus terdaftar sebagai perseroan dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta harus dipublikasikan di BNRI. Oleh karena itu, perseroan memiliki status hukum sebagai badan hukum PT.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *