Setiap Wajib Pajak (WP) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) Pajak Pendapatan Perusahaan. Pelaporan SPT Pajak Pendapatan Perusahaan juga dapat dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor pelayanan pajak (KPP) terdekat atau secara online.
Laporan SPT Pajak Pendapatan Perusahaan sendiri bersifat wajib. Dengan kata lain, jika Anda terlambat atau tidak melapor, Anda dapat dikenakan sanksi mulai dari denda hingga penjara. Sanksi ini diatur dalam Perpajakan (KUP) Undang-Undang Peraturan Umum (UU) Perpajakan.

Berdasarkan Pasal 7 UU KUP, denda SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp100.000 dan denda SPT tahunan untuk wajib pajak badan adalah Rp1 juta.

Biaya denda masih akan meningkat jika wajib pajak yang seharusnya membayar denda terlambat. Biaya tambahan untuk penalti mengikuti tarif dasar Bank Indonesia (BI), kemudian ditambah 5% dan dibagi 12 bulan.

Ini telah berubah dari sebelumnya 2% per bulan. Peraturan baru ini mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU) tentang Cipta Kerja.

Pada saat yang sama, Pasal 39 mengatur penegakan sanksi pidana. Pasal ini mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau memuat informasi yang tidak benar atau tidak lengkap yang dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan untuk representasi.

“Sanksinya berupa pidana kurungan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun, sekaligus denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar dan paling banyak sebesar 4 (empat) kali jumlah kewajiban pajak yang belum atau kurang dibayar,” dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Misalnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur baru-baru ini memvonis wajib pajak berinisial TBS dua tahun penjara dan denda Rp 2,24 miliar.

Seperti dikutip dari keterangan resmi DJP, Rabu (28/9), Ketua Mahkamah Agung Tri Yuliani mengatakan, terdakwa TBS dinyatakan bersalah karena sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pribadi Tahun Pajak 2015.

Selain itu, kata hakim, TBS juga menyampaikan SPT PPh Pribadi tahun pajak 2017 yang tidak benar.

Tindakan yang dilakukan oleh TBS tersebut melanggar Pasal 39(1)c dan 39(1)d UU KUP.

Pasalnya, Kanwil DJP Jakarta Timur telah melakukan upaya pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan mengirimkan surat teguran dan SP2DK kepada tertuduh, namun belum mendapat balasan.

Kemudian, dalam proses penegakan hukum penyidikan dulu dan penyidikan kemudian, terdakwa tidak menggunakan haknya untuk membeberkan ketidakbenaran perbuatannya.

Selain itu, para tergugat juga tidak menggunakan haknya untuk menutup penyidikan demi kepentingan penerimaan negara berdasarkan Pasal 44B UU KUP.

Syarat sahnya putusan pengadilan adalah apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan, maka kejaksaan dapat menyita barang milik terdakwa dan kemudian melelangnya untuk membayar denda tersebut.

Sementara itu, jika terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar denda tersebut, terdakwa akan dihukum tiga bulan penjara.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *