Indonesia merupakan negara berkembang yang terus meningkatkan kemampuannya di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi dan sektor bisnis disebabkan oleh banyaknya pengusaha yang memulai bisnis, besar atau kecil.

Berbisnis sebagai perseroan terbatas atau lebih dikenal dengan PT lebih disukai karena status hukumnya karena kewajiban dan aset dipisahkan antara pemilik dan perusahaan.

Pemerintah melihat peluang ini dan melakukan terobosan dengan UU No 1. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. UU Cipta Kerja memungkinkan perusahaan untuk dimulai oleh 1 orang atau dikenal sebagai kepemilikan perseorangan.

Apa itu perusahaan perseorangan?

Umumnya pendirian suatu perusahaan dilakukan oleh 2 orang atau lebih, namun dengan berlakunya UU Cipta Kerja untuk mendukung kemudahan berusaha bagi perusahaan 1 orang beroperasi sebagai pemegang saham dan direktur.

Pasal 153A(1) UU Cipta Kerja menyatakan:

Perusahaan perseorangan adalah badan hukum perseorangan yang memenuhi standar usaha mikro dan kecil yang diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang fasilitasi, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Elemen penting untuk masing-masing perusahaan

Dalam UU Cipta Kerja, pengertian perusahaan perseorangan terbagi menjadi dua unsur, yaitu unsur perseorangan dan kriteria UMK.

Pada unsur perseorangan, pembentukan perusahaan perseorangan hanya dapat dilakukan oleh 1 orang, dan hanya berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI), orang asing tidak diperbolehkan untuk membentuk perusahaan perseorangan.

Ciri perusahaan perseorangan adalah tidak ada persyaratan modal minimum menurut undang-undang, dan hanya dibuat surat pernyataan pendirian. Selain itu, Perusahaan Perorangan tidak memerlukan akta notaris, hanya satu pendiri yang menjadi pemegang saham, dan tidak diperlukan komisaris.

Sedangkan unsur UMK adalah usaha kecil dan mikro, yaitu pendirian perusahaan perseorangan untuk usaha yang memenuhi standar usaha kecil dan mikro.

Menurut PP No. 7 Tahun 2021, dalam Pasal 35 dijelaskan standar usaha mikro adalah memiliki modal sampai dengan Rp 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan standar untuk usaha kecil adalah modal di atas Rp1 miliar sampai dengan paling banyak Rp5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Oleh karena itu dapat diartikan bahwa perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang didirikan oleh 1 orang dengan modal kurang dari Rp5 miliar.

Bagaimana status masing-masing perusahaan?

Sekalipun hanya 1 orang yang berbadan hukum, satu perusahaan tetap memiliki status badan hukum yang sama dengan perseroan terbatas (PT) seperti yang kita kenal sekarang, dengan setidaknya 2 pendiri dan pemegang saham.

PP No. 8 Tahun 2021 “Permodalan Perusahaan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran yang Memenuhi Standar Usaha Kecil dan Mikro” menegaskan status badan hukum dari satu perusahaan.

Pasal 1(1) menyatakan:

Keuntungan Perusahaan Perorangan

Dengan mendirikan perusahaan pribadi, para pendiri mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain:

  • Memberikan perlindungan hukum dengan memisahkan harta kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk surat pernyataan modal.
  • Mempermudah akses pembiayaan dari perbankan.
  • Cukup isi formulir deklarasi perusahaan, tidak perlu notaris.
  • Dapatkan status badan hukum saat memperoleh sertifikat.
  • Kebebasan untuk menentukan jumlah dana.
  • Ini pada dasarnya adalah lapisan di mana para pendiri akan menjalankan operasi perusahaan dan mengawasinya.
    Biaya pendaftaran
Proses mendirikan perusahaan pribadi

Saat mendirikan perusahaan pribadi, para pendiri harus mengikuti berbagai proses agar bisnis dapat dijalankan sebagai perusahaan pribadi. Proses yang harus dilalui adalah sebagai berikut:

  • Identifikasi nama perusahaan individu.
  • Kode kegiatan usaha ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI 2020).
  • pernyataan untuk membentuk perusahaan pribadi.
  • Pendaftaran perusahaan perseorangan dilakukan secara elektronik melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  • Membuat NPWP perusahaan perorangan.
  • Pembuatan NIB untuk korporasi pribadi dan izin usaha lainnya.
  • Buat rekening bank bisnis Perorangan.
Persyaratan untuk mendirikan perusahaan perseorangan

Berikut ini adalah persyaratan untuk membentuk perusahaan perseorangan:

  • Didirikan oleh 1 orang sebagai pemegang saham dan direksi (tanpa komisaris).
  • Ada kegiatan usaha mikro dan kecil.
  • Warga negara Indonesia harus berusia minimal 17 tahun dan memiliki kapasitas hukum.
  • Kirimkan Personal Incorporation Declaration yang terdaftar secara elektronik kepada Menteri dengan format sebagai berikut:
    • Nama perusahaan.
    • domisili perusahaan.
    • Alamat lengkap perusahaan.
    • Jangka waktu perusahaan telah berakhir.
    • Maksud dan tujuan perusahaan.
    • Kegiatan bisnis perusahaan.
    • Jumlah modal, modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
    • Nilai nominal dan jumlah saham.
    • Data pendiri, meliputi nama lengkap pendiri perusahaan, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak.

Laporan Keuangan Perusahaan Perorangan

Perusahaan perseorangan harus menyampaikan laporan keuangannya kepada Menteri dalam waktu paling lama 6 bulan sejak akhir periode akuntansi berjalan. Laporan keuangan didaftarkan secara elektronik, kemudian kementerian akan menerbitkan surat tanda terima laporan keuangan secara elektronik. Laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.

Perusahaan perseorangan dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian akses layanan, atau pencabutan badan hukumnya jika tidak menyampaikan laporan keuangannya.

Rekening Bank Perusahaan Pribadi

Setelah mendapatkan akta pendirian perusahaan perseorangan, pendiri perusahaan perseorangan harus mengurus beberapa dokumen lain seperti NPWP, NIB dan rekening bank. Untuk membuat rekening bank untuk satu perusahaan, pendiri dapat mengunjungi bank BNI terdekat dan memberikan persyaratan sebagai berikut:

  • KTP bagi pendiri perusahaan perseorangan.
  • NPWP untuk pendiri dan NPWP untuk perusahaan perseorangan.
  • NIB untuk perusahaan perorangan.
  • Pernyataan pembentukan perusahaan pribadi.
  • Sertifikat pendaftaran perusahaan pribadi.

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *